Arya Gunawan
Mantan Wartawan, Pengamat, dan Pengajar Jurnalisme
Ada segumpal rasa sesal dalam diri saya karena memutuskan menjadi anggota barisan golongan putih dalam pemilihan presiden pada 8 Juli lalu. Sekarang saya menyadari, seharusnya saya menitipkan suara saya kepada Jusuf Kalla, walaupun pada akhirnya ia tidak memenangi pemilihan.
Justru setelah kekalahannya itu, saya—dan mungkin juga banyak orang lainnya di negeri ini—merasa bahwa sang mantan wakil presiden tampaknya punya beragam modal dan kelengkapan sebagai seorang pemimpin: cerdik, memiliki sense of urgency sehingga bertindak sigap dalam setiap keadaan yang mendesak dan darurat, bersahaja dan jauh dari kerumitan protokoler, tampil dan bicara apa adanya sehingga jauh dari selubung kepalsuan dan pemolesan citra, dan memiliki hati yang luar biasa lapang saat harus melepas jabatan publiknya.
Dr Andi Irawan
PEMINAT TELAAH EKONOMI-POLITIK
Menyimak tayangan media elek-
tronik yang meliput langsung
sidang Mahkamah Konstitusi,
yang menayangkan hasil sa-
dapan pembicaraan rahasia an-
tara Anggodo Widjojo dan sejumlah figur
yang diduga kuat adalah pejabat penegak
hukum, membuat kita tersentak. Betapa
transaksional pragmatis adalah suatu hal
yang sangat nyata dalam keseharian akti-
vitas para penyelenggara negara.
Ihsan Ali-Fauzi
Salah Seorang Pengurus Paramadina
Di prospektus Yayasan Paramadina, ada foto Nurcholish Madjid (Cak Nur/almarhum) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdampingan. Foto itu diambil pada 2004 ketika mereka meluncurkan Indonesia Kita, buku Cak Nur terakhir, terbitan Gramedia. Waktu itu Presiden SBY berjanji akan menjalankan 10 agenda reformasi yang dikemukakan Cak Nur dalam buku itu.
Bambang Widjojanto
Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Senior Lawyer di WSA Lawfirm, serta Kuasa Hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah
Roh keadilan rakyat menggelegak pasca-persidangan Mahkamah Konstitusi yang memperdengarkan rekaman perbincangan dari orang yang diduga bernama Anggodo dengan berbagai pihak lainnya. Banyak kalangan terkejut. Rekayasa itu dahsyat luar biasa karena seolah dapat mengonfirmasi semua sinyalemen, adanya pasar gelap ketidakadilan di dunia penegakan hukum.
Arya Gunawan
Mantan Wartawan, Pemerhati Media, Pengajar Jurnalisme Investigatif
“Smoke screen” atau tabir asap didefinisikan sebagai “an action intended to conceal or confuse or obscure” (sebuah tindakan yang diniatkan untuk menyembunyikan atau menyesatkan atau mengaburkan). Kisruh yang kini melanda KPK, dalam pandangan sejumlah kalangan, tidak lain adalah “smoke screen”. Mereka menduga ada masalah lain yang sebetulnya merupakan inti persoalan. Kecurigaan mereka dilandasi seti daknya isi rekaman yang telah menggegerkan jagat politik Indonesia sepanjang dua pekan terakhir, dan sudah diperdengarkan di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi kemarin (3 November).
M. Alfan Alfian
DOSEN FISIP UNIVERSITAS NASIONAL, JAKARTA
Entah mengapa tatkala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan menteri-menteri yang tergabung di dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, saya teringat salah satu novel menarik sastrawan Nobel, Gabriel José García Márquez, The General in His Labyrinth (1989). Novel ini mengisahkan hari-hari terakhir pemimpin pembebasan Kolombia, Simón Bolívar. Sang jenderal dihadapkan pada labirin permasalahan yang diciptakannya sendiri agar ia mampu memenangi strategi. Novel ini setidaknya mengingatkan pembaca bahwa entah mengapa orang besar suka menciptakan labirinnya sendiri.
J.J. Rizal
PENELITI SEJARAH DI KOMUNITAS BAMBU
Ada yang bilang pemuda adalah resep paling mujarab buat bangsa yang sedang ketiban krisis. Sudah 11 tahun lebih Indonesia kena krisis. Berbagai eksperimen penyembuhan dicoba. Tapi sampai kini tak bisa dengan mantap dikatakan Indonesia sudah benar-benar keluar dari krisis. Karena itu, jangan kaget kalau belakangan langit Indonesia makin disesaki suara agar pemuda tampil. Saatnya alih generasi.
Firdaus Cahyadi
Knowledge Sharing Officer for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia
Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono telah resmi dilantik menjadi pemimpin negeri ini untuk lima tahun ke depan. Banyak harapan dari masyarakat yang dibebankan ke pundak SBY-Boediono. Salah satu harapan itu tentunya adalah penyelesaian persoalan lumpur Lapindo secara lebih adil. Sudah tiga tahun lebih semburan lumpur Lapindo muncul di Porong, Sidoarjo. Pemerintah telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus pidana Lapindo, dan disusul munculnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Namun, kedua kebijakan itu justru menjauhkan dari model penyelesaian secara adil dalam kasus lumpur Lapindo.
Makmunli
Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu, dalam artikelnya berjudul “Mengantisipasi Ketidakpastian Ekonomi 2010″ yang dimuat di harian Republika pada 13 Oktober yang lalu, mengisyaratkan bahwa kemungkinan pemerintah untuk mengaplikasikan lindung nilai (hedging) pada risiko keuangan dan harga komoditas, terutama minyak, dan asuransi terjadinya kerusakan dari bencana alam, serta upaya meningkatkan kewaspadaan, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Isyarat Kepala BKF di atas tentunya berkaitan dengan berbagai kemungkinan atau ketidakpastian yang akan terjadi pada 2010. Sebagaimana diketahui, setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi faktor penyebab ketidakpastian pada tahun depan.
